PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNgawur? | Catatan Pengadaan Barang/Jasa zulmadi on April 5, 2016 at 9:59 AM Ass.WWW Pak Samsul dan Pemerhati dan Pengkaji di Ruang ini !!! Masalah keuntungan, menurut hemat saya tepatnya dalam era kompetisi dan globalisasi kini, persentasenya sebaiknya tidak dicantumkan dalam aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibangun. Jurnal Acitya ArdanaMenjaga Probity Dalam Pandemi: Tinjauan Prosedur Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Terkait Penanganan COVID-19. Public procurement is one of the riskiest target of corruption. Probity audit is one of the measures taken by Indonesia’s Government to prevent such fraud. However, the pandemic has posed a great challenge Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/ PT.BDG, 2) Mengkaji penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Keputusan Deputi IV Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Diunduh Sebanyak: 3.876 kali: Tipe Dokumen: Peraturan Hukum: TEU Badan/Pengarang-Tempat Penetapan-Sumber-Subjek-Bahasa-Lokasi-Bidang Hukum
NXJn. 106 415 310 223 306 157 244 68 409pengadaan barang dan jasa pdf
